headerweb_papacitan-min.png

  • Home
  • Tentang Pengadilan
    • Pengantar Ketua Pengadilan
    • Visi dan Misi
    • Profile Pengadilan
      • Sejarah Pengadilan
      • Profil Pegawai
        • Ketua
        • Wakil Ketua
        • Hakim
        • Panitera
        • Sekretaris
        • Kepaniteraan
        • Kesekretariatan
        • Tenaga Honorer
        • Statistik Pegawai
      • Struktur Organisasi
      • Alamat Pengadilan
      • Wilayah Yurisdiksi
      • Nama-Nama Mantan Pimpinan PA Pacitan
      • Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan
    • Tupoksi
    • Maklumat Pelayanan
    • Standar Pelayanan
    • Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
    • Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
  • Layanan Publik
    • Informasi Layanan Pengadilan
      • Jam Kerja Kantor
      • Tata Tertib Persidangan
      • Informasi Pelayanan SMS
      • Hak-Hak Pihak Berperkara/Masyarakat
      • Rincian tata tertib selama persidangan
    • Layanan Informasi Publik
      • Kebijakan dan Peraturan
      • Kategorisasi Informasi
      • Formulir Pengajuan Informasi
      • Statistik Informasi
      • Alur Pelayanan Informasi
      • Prosedur Keberatan
      • Hak-Hak Pemohon Informasi
      • Biaya Memperoleh Salinan Informasi
      • Prosedur Permohonan Informasi
      • Laporan Akses Informasi
    • Layanan Informasi Perkara
      • Jadwal Sidang
      • Penelusuran Perkara
      • Direktori Putusan
      • Informasi Registrasi Perkara
      • Pengambilan Akta Cerai
      • Pengembalian Sisa Panjar Perkara
      • Delegasi/Tabayun
    • Layanan Pengaduan
      • Pengaduan Layanan Publik
      • Tindak Lanjut Pengaduan
      • Statistik Pengaduan
      • Hak-Hak Pelapor dan Terlapor
      • Formulir Pengaduan
      • Mekanisme Pengaduan
      • Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan
      • Tahapan Penanganan Pengaduan
  • Layanan Hukum
    • Layanan Perkara Prodeo
      • Prosedur
      • Biaya
      • Pengawasan
    • Pendaftaran Perkara
      • Pendaftaran Cerai Gugat
      • Pendaftaran Cerai Talak
      • Pendaftaran Poligami
      • Pendaftaran Perkara Gugatan Harta Bersama
      • Pendaftaran Perkara Permohonan
        • Pendaftaran Dispensasi Nikah
        • Pendaftaran Perkara Itsbat Nikah
        • Pendaftaran Pembatalan Nikah
        • Pendaftaran Perwalian Nikah
        • Pendaftaran Pengangkatan Anak
        • Pendaftaran Wali Adhol
        • Pendaftaran Ahli Waris
        • Pendaftaran Duplikast Akta Cerai
    • Prosedur Berperkara
      • Tingkat Pertama
      • Tingkat Banding
      • Tingkat Kasasi
      • Tingkat Peninjauan Kembali
      • Verzet
      • E-court
      • Gugatan Sederhana
    • PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
    • Tentang e-Court
    • Biaya Perkara
      • SK Panjar Biaya Perkara
    • Radius Panggilan
    • Layanan Mediasi
      • Layanan Mediasi
      • Daftar Mediator
    • Posbakum
      • Tentang Posbakum
      • Peraturan dan Kebijakan
      • SK KETUA TENTANG PENETAPAN KONSULTAN JASA POSBAKUM
  • Transparansi
    • Kepaniteraan
      • Realisasi Keuangan Perkara
      • Laporan Perkara Diterima dan Diputus
      • Laporan Keadaan Perkara
      • Laporan Perkara Prodeo
      • Laporan Penyebab Perceraian
      • Statistik perkara
      • Daftar panggilan ghaib
      • Rincian biaya Hak-Hak Kepaniteraan
      • Rincian pengembalian sisa panjar perkara
    • Kesekretariatan
      • Umum
        • Daftar Aset dan Inventaris
        • Laporan BMN
        • Pengadaan Barang dan Jasa
      • Keuangan
        • Realisasi DIPA
        • Catatan Atas Laporan Keuangan
        • Realisasi PNBP
        • Petikan DIPA Satker
        • RKA-KL
        • Ringkasan Program/Kegiatan
        • Neraca Arus Kas
      • Kepegawaian
        • Daftar Urut Kepangkatan
        • Daftar Urutan Senioritas
        • Data Bezetting
        • Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
        • Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
    • Laporan
      • Laporan Tahunan
      • LKiJP
      • LHKPN
      • Program Aksi 2020
      • Rencana Strategis
      • Rencana Kinerja Tahunan
      • Perjanjian Kinerja Tahunan
      • Indikator Kinerja Utama (IKU)
    • SOP
      • Kesekretariatan
      • Kepaniteraan
    • Statistik Hukuman Disiplin
    • Surat Menyurat Pimpinan
    • Tabel Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran
  • Peraturan
    • Kode Etik
      • Hakim
      • Panitera dan Jurusita
    • Pedoman Organisasi dan Administrasi
    • Peraturan Mahkamah Agung
    • Yurisprudensi
    • Waskat
    • E-Learning
    • Pedoman Pengawasan
    • Daftar Nama Pejabat Pengawas
    • Prosedur Evakuasi
  • Arsip
    • Arsip File Multimedia
    • Arsip Penelitian
    • Arsip Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga (MoU)
    • Arsip-Arsip Artikel
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Home > Transparansi > Kesekretariatan > Umum > Pengadaan Barang dan Jasa

Pengumuman

  • Pengisian Data Prodeo, Sidang keliling, Sidang Terpadu dan Pos Layanan Hukum Tahun 2019 | (15/03)
  • OPTIMALISASI ANGGARAN SEWA RUMAH DINAS HAKIM | (12/03)
  • Sosialisasi dan Validasi Data SIPP | (08/01)
  • Undangan Pembinaan Awal Tahun 2021 | (06/01)
  • Pengisian Capaian Kinerja pada Aplikasi SMART DIPA 005.04 Tahun 2020 | (06/01)
  • Apresiasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020 | (18/12)
  • Pengisian Data Prodeo, Sidang Keliling, Sidang Terpadu dan Pos Layanan Hukum Melalui E-Kinerja Satker Badilag | (18/12)
  • Laporan Hasil Telusur Dokumen dan Observasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2020 | (16/12)
Pengumuman Lainnya

Berita Pengadilan

PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL SECARA VIRTUAL
PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL SECARA VIRTUAL | (09/04)
Pengantar Alih Tugas Pegawai dan Purna Tugas Panitera Muda Pengadilan Agama Pacitan
Pengantar Alih Tugas Pegawai dan Purna Tugas Panitera Muda Pengadilan Agama Pacitan | (09/04)
CEREMONIAL SERAH TERIMA GENSET DAN PERESMIAN RUMAH GENSET PA. PACITAN
CEREMONIAL SERAH TERIMA GENSET DAN PERESMIAN RUMAH GENSET PA. PACITAN | (06/04)
PA Pacitan ikuti Entry Meeting  - Desk Evaluation PMPZI Menuju WBK
PA Pacitan ikuti Entry Meeting - Desk Evaluation PMPZI Menuju WBK | (05/04)
Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Pacitan di Kecamatan Arjosari
Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Pacitan di Kecamatan Arjosari | (01/04)
Vaksinasi Masal Covid-19 Tahap Pertama di Kabupaten Pacitan
Vaksinasi Masal Covid-19 Tahap Pertama di Kabupaten Pacitan | (31/03)
Berita Lainnya


Pengadaan Barang dan Jasa

Print | Email | Hits: 591

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Dalam hal ini proses yang dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018  Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Proses dan surat menyurat terkait dengan pengadaan barang/jasa di Pengadilan Agama Pacitan dialamatkan ke :

Jl. K.S Tubun No. 09 Pacitan

Telp. (0357) 884345

Email : papacitan@gmail.com

Informasi :

www.papacitan.net

https://lpse.mahkamahagung.go.id/eproc4 

https://lpse.mahkamahagung.go.id/eproc/

Mekanisme Prosedur yang Berlaku 

Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa. Aktifitas-aktifitas yang termasuk dalam proses di atas, di antaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima.

Jenis pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Perpres 16/2018 dibagi menjadi 4 kelompok besar :

  1. Barang
  2. Pekerjaan Konstruksi
  3. Jasa Konsultasi
  4. Jasa lainnya

Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Cara Pengadaan barang/jasa pada PBJP secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok yaitu melalui swakelola dan melalui pemilihan penyedia. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat.

Pemilihan Penyedia

Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. Dalam hal ini K/L/PD memilih penyedia untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan. Proses pengadaan dimulai dari pemilihan penyedia dengan melalui proses berikut:

1) Persiapan pemilihan penyedia

2) Perencanaan pemilihan penyedia

3) Melakukan pemilihan penyedia

4) Pelaksanaan kontrak pengadaan

5) Pengawasan dan pengendalian pengadaan

6) Penyerahan hasil pengadaan

Keberatan dan Pengaduan Atas Hasil Pengadaan Barang dan Jasa

Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:

  1. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
  2. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
  3. adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 77, mekanisme Keberatan dan Pengaduan atas hasil Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :

  1. Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
  2. Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
  3. APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
  4. APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.
  5. Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.
  6. Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
  7. LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa.

 

 


Copyright © 2019. Mahkamah Agung RI | Pengadilan Agama Pacitan

Beranda contact Webmail