headerweb_papacitan-min.png

  • Home
  • Tentang Pengadilan
    • Pengantar Ketua Pengadilan
    • Visi dan Misi
    • Profile Pengadilan
      • Sejarah Pengadilan
      • Profil Pegawai
        • Ketua
        • Wakil Ketua
        • Hakim
        • Panitera
        • Sekretaris
        • Kepaniteraan
        • Kesekretariatan
        • Tenaga Honorer
        • Statistik Pegawai
      • Struktur Organisasi
      • Alamat Pengadilan
      • Wilayah Yurisdiksi
      • Nama-Nama Mantan Pimpinan PA Pacitan
      • Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan
    • Tupoksi
    • Maklumat Pelayanan
    • Standar Pelayanan
    • Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan
    • Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan
  • Layanan Publik
    • Informasi Layanan Pengadilan
      • Jam Kerja Kantor
      • Tata Tertib Persidangan
      • Informasi Pelayanan SMS
      • Hak-Hak Pihak Berperkara/Masyarakat
      • Rincian tata tertib selama persidangan
    • Layanan Informasi Publik
      • Kebijakan dan Peraturan
      • Kategorisasi Informasi
      • Formulir Pengajuan Informasi
      • Statistik Informasi
      • Alur Pelayanan Informasi
      • Prosedur Keberatan
      • Hak-Hak Pemohon Informasi
      • Biaya Memperoleh Salinan Informasi
      • Prosedur Permohonan Informasi
      • Laporan Akses Informasi
    • Layanan Informasi Perkara
      • Jadwal Sidang
      • Penelusuran Perkara
      • Direktori Putusan
      • Informasi Registrasi Perkara
      • Pengambilan Akta Cerai
      • Pengembalian Sisa Panjar Perkara
      • Delegasi/Tabayun
    • Layanan Pengaduan
      • Pengaduan Layanan Publik
      • Tindak Lanjut Pengaduan
      • Statistik Pengaduan
      • Hak-Hak Pelapor dan Terlapor
      • Formulir Pengaduan
      • Mekanisme Pengaduan
      • Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan
      • Tahapan Penanganan Pengaduan
  • Layanan Hukum
    • Layanan Perkara Prodeo
      • Prosedur
      • Biaya
      • Pengawasan
    • Pendaftaran Perkara
      • Pendaftaran Cerai Gugat
      • Pendaftaran Cerai Talak
      • Pendaftaran Poligami
      • Pendaftaran Perkara Gugatan Harta Bersama
      • Pendaftaran Perkara Permohonan
        • Pendaftaran Dispensasi Nikah
        • Pendaftaran Perkara Itsbat Nikah
        • Pendaftaran Pembatalan Nikah
        • Pendaftaran Perwalian Nikah
        • Pendaftaran Pengangkatan Anak
        • Pendaftaran Wali Adhol
        • Pendaftaran Ahli Waris
        • Pendaftaran Duplikast Akta Cerai
    • Prosedur Berperkara
      • Tingkat Pertama
      • Tingkat Banding
      • Tingkat Kasasi
      • Tingkat Peninjauan Kembali
      • Verzet
      • E-court
      • Gugatan Sederhana
    • PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
    • Tentang e-Court
    • Biaya Perkara
      • SK Panjar Biaya Perkara
    • Radius Panggilan
    • Layanan Mediasi
      • Layanan Mediasi
      • Daftar Mediator
    • Posbakum
      • Tentang Posbakum
      • Peraturan dan Kebijakan
      • SK KETUA TENTANG PENETAPAN KONSULTAN JASA POSBAKUM
  • Transparansi
    • Kepaniteraan
      • Realisasi Keuangan Perkara
      • Laporan Perkara Diterima dan Diputus
      • Laporan Keadaan Perkara
      • Laporan Perkara Prodeo
      • Laporan Penyebab Perceraian
      • Statistik perkara
      • Daftar panggilan ghaib
      • Rincian biaya Hak-Hak Kepaniteraan
      • Rincian pengembalian sisa panjar perkara
    • Kesekretariatan
      • Umum
        • Daftar Aset dan Inventaris
        • Laporan BMN
        • Pengadaan Barang dan Jasa
      • Keuangan
        • Realisasi DIPA
        • Catatan Atas Laporan Keuangan
        • Realisasi PNBP
        • Petikan DIPA Satker
        • RKA-KL
        • Ringkasan Program/Kegiatan
        • Neraca Arus Kas
      • Kepegawaian
        • Daftar Urut Kepangkatan
        • Daftar Urutan Senioritas
        • Data Bezetting
        • Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
        • Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
    • Laporan
      • Laporan Tahunan
      • LKiJP
      • LHKPN
      • Program Aksi 2020
      • Rencana Strategis
      • Rencana Kinerja Tahunan
      • Perjanjian Kinerja Tahunan
      • Indikator Kinerja Utama (IKU)
    • SOP
      • Kesekretariatan
      • Kepaniteraan
    • Statistik Hukuman Disiplin
    • Surat Menyurat Pimpinan
    • Tabel Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran
  • Peraturan
    • Kode Etik
      • Hakim
      • Panitera dan Jurusita
    • Pedoman Organisasi dan Administrasi
    • Peraturan Mahkamah Agung
    • Yurisprudensi
    • Waskat
    • E-Learning
    • Pedoman Pengawasan
    • Daftar Nama Pejabat Pengawas
    • Prosedur Evakuasi
  • Arsip
    • Arsip File Multimedia
    • Arsip Penelitian
    • Arsip Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga (MoU)
    • Arsip-Arsip Artikel

Home > Peraturan > Pedoman Organisasi dan Administrasi

Pengumuman

  • Pengisian Data Prodeo, Sidang keliling, Sidang Terpadu dan Pos Layanan Hukum Tahun 2019 | (15/03)
  • OPTIMALISASI ANGGARAN SEWA RUMAH DINAS HAKIM | (12/03)
  • Sosialisasi dan Validasi Data SIPP | (08/01)
  • Undangan Pembinaan Awal Tahun 2021 | (06/01)
  • Pengisian Capaian Kinerja pada Aplikasi SMART DIPA 005.04 Tahun 2020 | (06/01)
  • Apresiasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020 | (18/12)
  • Pengisian Data Prodeo, Sidang Keliling, Sidang Terpadu dan Pos Layanan Hukum Melalui E-Kinerja Satker Badilag | (18/12)
  • Laporan Hasil Telusur Dokumen dan Observasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2020 | (16/12)
Pengumuman Lainnya

Berita Pengadilan

PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL SECARA VIRTUAL
PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI YUDISIAL SECARA VIRTUAL | (09/04)
Pengantar Alih Tugas Pegawai dan Purna Tugas Panitera Muda Pengadilan Agama Pacitan
Pengantar Alih Tugas Pegawai dan Purna Tugas Panitera Muda Pengadilan Agama Pacitan | (09/04)
CEREMONIAL SERAH TERIMA GENSET DAN PERESMIAN RUMAH GENSET PA. PACITAN
CEREMONIAL SERAH TERIMA GENSET DAN PERESMIAN RUMAH GENSET PA. PACITAN | (06/04)
PA Pacitan ikuti Entry Meeting  - Desk Evaluation PMPZI Menuju WBK
PA Pacitan ikuti Entry Meeting - Desk Evaluation PMPZI Menuju WBK | (05/04)
Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Pacitan di Kecamatan Arjosari
Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Pacitan di Kecamatan Arjosari | (01/04)
Vaksinasi Masal Covid-19 Tahap Pertama di Kabupaten Pacitan
Vaksinasi Masal Covid-19 Tahap Pertama di Kabupaten Pacitan | (31/03)
Berita Lainnya


Pedoman Organisasi dan Administrasi

Print | Email | Hits: 798
A.    PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI LAMPIRAN
  1  Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan  Lampiran
  2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014  Lampiran
  3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran)  Lampiran
  4 Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  Lampiran
  5   Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik  Lampiran
   6  Penjelasan Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik  Lampiran
  7 Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Lampiran
  8 Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0012/DJA/HM.00/SK/V/2011 tentang Pembentukan Tim Implementasi SIADPA Plus Tingkat Nasional Lampiran
  9 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/392/HM.02.3/II/2014 tentang Pembentukan Tim Daerah Implementasi SIADPA Plus Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Lampiran
B.   PEDOMAN PENGELOLAAN  PERSONIL/PEGAWAI  
  1 Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI. Lampiran
  2 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI Lampiran
  3 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Lampiran
  4 Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Lampiran
  5 Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lampiran
  6 Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil Lampiran
  7 Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lampiran
  8 Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Lampiran
  9 Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Lampiran
   10 Peraturan Pemerintah RI No.24 Th.1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Lampiran
  11  Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Lampiran
  12  Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Lampiran
  13  Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lampiran
   14 Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Lampiran
   15 Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Lampiran
   16 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Lampiran
  17  Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim Lampiran
  18  Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional Lampiran
C. PEDOMAN PENGELOLAAN  KEUANGAN  
  1 Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012. Lampiran
  2 Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak Lampiran
  3 Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012 Lampiran
  4 urat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai Lampiran
  5 Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS Lampiran
  6 Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah. Lampiran
  7 Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Lampiran
  8 Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/ PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja Lampiran
  9 Peraturan Menteri Keuangan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011 Lampiran
  10 Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil Lampiran
  11 Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/ PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap Lampiran
  12 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011. Lampiran
  13 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar Lampiran
  14 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lampiran
  15 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang Lampiran
  16 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lampiran
  17 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar Lampiran
  18 Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Lampiran
  19 Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Lampiran
D. PEDOMAN LAINNYA Lampiran
  1 Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Lampiran
  2 Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Lampiran
  3 Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan. Lampiran
  4 Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung. Lampiran
  5 Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lampiran
  6 Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama Lampiran
  7 Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Lampiran
  8 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Lampiran
  9 Buku Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA Plus Lampiran

 

 


Copyright © 2019. Mahkamah Agung RI | Pengadilan Agama Pacitan

Beranda contact Webmail