Foto Pimpinan

Drs. H. TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.H.
KETUA PA PACITAN
Dr. MUSTHOFA, S.H.,M.H.
WAKIL KETUA PA PACITAN

Survey

Buku Tamu

S.K SOP

 

PENGADILAN AGAMA PACITAN

JL . K.S. Satsuit Tubun No.09 Telp (0357) 884354 /Fax. (0357) 884380

PACITAN (63551)

 

 
   

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

Nomor  : W13-A28/54/HK.05/I/2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERADILAN

PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN

 

 

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

 

Menimbang :     a. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, dinyatakan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik,dinyatakan, “ Penyelenggaraan berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan lingkungan;

c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, perlu disusun suatu rangkaian kegiatan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Maka perlu ditetapkan keputusan tentang standar Pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Pacitan;

 

Mengingat :        1.  Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

2.  Undang - undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan ;

3.  Undang - undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;

4.  Undang - undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

5.  Undang - undang Nomor : 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung ;

6.  HIR / RBG Hukum Acara Perdata ;

7.  Undang - undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi ;

8.  Undang - undang Nomor : 11 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ;

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012. Tentang Standar Pelayanan Peradilan ;

 

Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku I,II dan III tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;

 

Menetapkan           :

 

PERTAMA                 :        Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor  W13-A28/54/HK.05/I/2013, tanggal 2 Januari 2013 Tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Pacitan ;

 

KEDUA                       :        Diinstruksikan pada seluruh pejabat dan karyawan/ kayawati Pengadilan Agama Pacitan untuk melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab ;

 

KETIGA                       :        Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ;

 

Ditetapkan di     : Pacitan                   Pada Tanggal      :  02 Januari  2013

            Ketua,

 

             TTD

            

Drs. H.M. MUNAWAN, S.H., M.Hum.

 

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

Nomor  :  W13-A28/54/HK.05/I/2013

Tanggal 2 Januari 2013

 

BAB I

PELAYANAN MEJA I & MEJA II

 

Pasal 1`.

 

(1)       Pendaftaran gugatan / permohonan perkara tingkat pertama, pengajuan banding kepada pengadilan tingkat banding, Pengajuan Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI, selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh menit) menit ;

 

(2).      Bagi Penggugat / Pemohon yang tidak bisa membaca dan menulis dapat mengajukan gugatannya / permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Agama, dan gugatan / permohonan tersebut wajib ditulis oleh Pengadilan ;

 

(3)       Petugas Meja Pertama menaksir panjar biaya perkara tersebut kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), selanjutnya pihak Penggugat / Pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara tersebut melalui bank. Petugas Meja Pertama membubuhi stempel cap lunas pada SKUM tersebut dan mendaftar perkara tersebut kedalam Buku Regerter Perkara ;

 

(4)       Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) kepada Ketua Pengadilan Agama dengan menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah / Kepala Desa diketahui Camat setempat atau surat tunjangan sosial lainya, seprti, Kartu Keluarga Miskin (KTM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Bantuan Tunai Langsung (BLT) ;

 

Pasal 2.

 

Penetapan Majelis Hakim dalam tingkat pertama oleh Ketua Pengadilan Agama atau yang mewakilinya selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pendaftaran perkara ;

 

Pasal 3.

 

Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pendaftaran perkara ;

 

Pasal 4.

 

(1)       Pemanggilan sidang terhadap pihak-pihak berperkara sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang ;

 

(2)       Karena alasan penting dan mendesak pemanggilan sidang terhadap pihak berperkara dapat dilakukan kurang dari 3 (tiga) hari kerja dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Ketau Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasan-alasan tersebut ;

 

(3)       Waktu pemanggilan sidang terhadap pihak-pihak berperkara         :

 

         a.   Penggugat / Tergugat atau Pemohon / Termohon ( pihak-pihak) berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan selambat-lambatnya 20 (dua puluh ) hari kalender setlah pendaftaran perkara ;

 

         b.  Jika Tergugat atau Pemohon / Termohon di wilayah hukum Pengadilan Agama lain dalam wilayah PTA Surabaya selambat-lambatnya 27 (dua puluh tujuh) hari kalender setelah pendaftaran ;

 

         c.   Jika Tergugat atau Pemohon / Termohon berdomisili di wilayah propinsi lain di Indonesia, pemanggilan sidang ditentukan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah  pendaftaran perkara ;

 

         d.  Jika Tergugat atau Termohon berdomisili di luar negeri penentuan hari sidang ditetapkan 6 (enam) bulan setelah surat permohonan pemanggilan melalui Departemen Luar Negeri dikirimkan ;

 

e.  Jika Tergugat atau Termohon ( dalam perkara perceraian ) tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia ( Ghoib ), ditetapkan 4 (empat) bulan setelah pendaftaran perkara ;

 

(4)       Penyampaian Relass Panggilan oleh Juru Sita / Juru Sita Penggati kepada Ketua Majelis / Panitera Pengganti yang bersangkutan, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum hari sidang ;

 

BAB II

PROSES PERSIDANGAN

 

Pasal  5.

 

(1)           Setiap Panitera Penggati wajib membuat daftar perkara yang akan disidangkan dan ditempatkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama dan situs Pengadilan Agama ;

 

(2)           Sidang dimulai pada jam 09.00 WIB. Dalam hal pelaksanaan sidang tertunda, maka Pengadilan memberikan informasi tentang alasan penundaan kepada para pihak berperkara maupun masyarakat umum ;

 

(3)           Pemanggilan masuk ke ruang sidang terhadap pihak-pihak berperkara dilakukan oleh Panitera Pengganti sesuai dengan nomor urut daftar hadir  pihak berperkara ;

 

(4)           Dalam perkara perceraian, jika pada hari sidang pertama kedua belah pihak berperkara hadir menghadap sidang , atau pada sidang lanjutan ketika pertama kali kedua belah pihak hadir, maka Ketua Majelis Hakim wajib mendamaikan sesuai ketentuan perundangan, selanjutnya mengupayakan agar kedua belah berperkara melakukan mediasi, dalam perkara non perceraian maka diterapkan Peraturan Mahkamah Agung nomor: 1 tahun 2008 secara murni ;

 

Pasal 6

PROSES MEDIASI

 

(1)           Pengadilan memberikan layanan mediasi kepada para pihak berperkara dan tidak dipungut biaya.;

 

(2)           Ketua Majelis menyediakan waktu selama-lamanya 40 ( empat puluh ) hari kerja dan dapat diperpanjang 14 ( empat belas ) hari kerja kepada para pihak untuk proses mediasi.;

 

(3)           Para pihak berperkara dapat memilih Mediator yang disediakan oleh Ketua Pengadilan Agama dalam daftar Mediator.;

 

(4)           Jika para pihak berperkara gagal memilih Mediator, maka Ketua Majelis Hakim menunjuk Hakim bukan pemeriksa perkara sebagai Mediator.;

(5)           Biaya panggilan mediasi dibebankan kepada penggugat  melalui panjar biaya perkara.;

 

(6)           Dalam hal para pihak memilih mediator yang bukan Hakim, maka biaya mediator menjadi beban para pihak berperkara.;

 

(7)           Dalam melakukan perdamaian dan mediasi, majelis Hakim mempedomani Surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/3804/OT.01.3/X/2012, tanggal 4 Oktober 2012 tentang Perdamaian dan Mediasi.;

 

Pasal 7

 

(1)           Pada sidang pembacaan surat gugatan Penggugat / surat permohonan Pemohon Ketua Majelis Hakim harus berupaya meminta penjelasan terhadap surat gugatan / permohonan tersebut, yakni tentang kelengkapan, kejelasan identitas dan pekerjaan riil pihak-pihak, dalil-dalil / posita yang kurang jelas petitum yang tidak lengkap dan sebagainya ;

 

(2)           Ketua Majelis Hakim wajib memberi kesempatan yang sama kepada pihak berperkara untuk melakukan jawab menjawab terhadap dalil-dalil gugatannya / permohonannya dan memberi kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara di persidangan ;

 

(3)           Panitera Penggati membuat berita acara Persidangan dan siap ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim pada sidang berikutnya, dan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah perkara diputus ;

 

(4)           Lama penundaan sidang disesuaikan dengan waktu pemanggilan pihak berperkara ;

 

(5)           Apabila obyek sengketa berupa tanah / barang tidak bergerak, maka Majelis Hakim harus mengadakan sidang Pemeriksaan setempat ;

 

(6)           Penundaan sidang untuk pengucapan putusan ditetapkan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender untuk penyelesaian pembuatan putusan ;

 

(7)           Setelah selesai pengucapan putusan, maka Ketua Majelis Hakim wajib menyampaikan secara lisan kepada pihak yang hadir di persidangan, agar dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender dapat mengambil salinan putusan perkara yang bersangkutan di Pengadilan Agama ;

 

(8)           Jika pada sidang pengucapan putusan, salah satu pihak tidak hadir di persidangan, atau pihak-pihak dalam perkara tersebut tidak hadir di persidangan, maka Panitera /Jurusita/Jurusita Pengganti memberitahukan isi putusan kepada pihak berperkara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender ;

 

(9)           Ketua Majelis Hakim meminutasi berkas perkara kemudian menyerahkan kepada Panitera Muda Hukum selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah perkara diputus ;

 

Pasal 8

 

(1)           Proses persidangan perkara pada tingkat pertama selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan ;

 

(2)           Ketua Majelis wajib melapornkan alasan keterlambatan proses persidangan kepada Ketua Pengadilan Agama jika proses perkara tersebut melebihi  6  (enam) bulan ;

 

BAB III

PELAYANAN MEJA III

Pasal 9

 

Panitera Muda Hukum menyediakan salinan putusan untuk para pihak berperkara dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan, karena salinan putusan dalam perkara dikenakan PNBP, maka penyampaian salinan putusan harus atas permintaan pihak yang bersangkutan (Vide:  SEMA Nomor 1 tahun 2012 tentang Perubahan SEMA Nomor 02 tahun 2010 tentang Penyampaiabn Salinan dan Petikan Putusan)

 

Pasal 10

 

Dalam hal penanganan perkara Cerai Talak, maka dalam rangka memenuhi azaz peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Ketua Majelis membuat Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak dengan ketentuan sebagai berikut:

 

(1)           Jika Pemohon dan Termohon hadir pada saat pembacaan putusan, maka Penetapan Hari sidang Ikrar Talak ditetapkan sekurang-kurangnya 21 ( dua puluh satu ) hari kalender setelah perkara diputus, atau selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari kalender setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Juru Sita / Juru Sita Penggati agar memanggil kedua pihak berperkara ;

 

(2)           Jika Pemohon / Termohon tidak hadir saat pembacaan putusan, atau terhadap putusan Verstek, maka Hari Sidang Ikrar Talak ditetapkan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah putusan diberi tahukan kepada pihak berperkara, dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender jika Relaas pemberitahuan isi putusan diterimakan kepada Kepala Desa / Lurah setempat. Dan selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Juru Sita/Juru Sita Pengganti agar memanggil kedua pihak berperkara agar hadir dalam sidang Ikrar Talk tersebut.;

 

Pasal 11

 

Pembuatan dan Penerbitan Akta Cerai oleh Panitera :

 

(1)           Pada perkara Cerai Talak, Akta Cerai diterbitkan pada hari yang sama setelah sidang Ikrar Talak, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender setelah sidang Ikrar Talak dilaksanakan.;

 

(2)           Pada perkara Cerai Gugat, Akta Cerai diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah putusan perkara dinyatakan berkekuatan Hukum Tetap,;

 

(3)           Panitera Muda Hukum menyerahkan Akta Cerai kepada masing-masing pihak berperkara setelah kepadanya dipungut biaya Akta asli yang dibuat dikepaniteraan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2008.;

 

BAB IV

PENGAJUAN BANDING

Pasal 12

 

(1)           Apabila para pihak tidak menerima terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dapat mengajukan permohonan banding dengan menghadap panitera Pengadilan Agama dalam tempo 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan dibacakan. Atau 14 (empat belas) hari kalender setelah diberitahukan kepadanya dalam hal para pihak berperkara tadak hadir saat sidang pembacaan putusan.

 

(2)           Pemohon banding menyerahkan tanda bukti pembayaran panjar biaya banding dan menerima SKUM yang dibumbuhi cap stempel lunas dari pemegang kas Pengadilan Agama. Pada hari tersebut panitera membuat Akta Banding yang ditandatangani oleh pihak yang menyatakan banding.;

 

(3)           Jurusita / Jurusita Pengganti menyampaika pemberitahuan peryataan banding tersebut kepada pihak lawanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hai kalender setelah pernyataan banding perkara tersebut;

 

(4)           Pemohon banding dapat menyampaikan Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Agama, dan pada saat yang sama Panitera membuat tanda terima memori banding, Selanjutnya Jurusita / Jurusita Pengganti Menyampaikan salinan Memori Banding tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) hari kalender setelah penyampaian Memori Banding;

 

(5)           Termohon Banding dapat menyampaikan Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Agama, dan pada saat yang sama Panitera membuat tanda terima Kontra Memori Banding. Selanjutnya Jurusita / Jurusita Pengganti menyampaikan salinan Kontra Memori Banding Tersebut Kepada Pihak lawanya selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) hari kalender setelah penyampaian Kontra Memori Banding;

 

(6)           Jurusita / Jurusita Pengganti Menyampaikan Pemberitahuan kepada pihak-pihak berperkara untuk memeriksa / membaca berkas banding (INZAGE) dalam tempo 14 (empat belas) hari kalender setelah penyampaian pernyataan banding;

 

Pasal 13

 

Pengiriman Berkas Banding ( Berkas A dan B) kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

 

(1)           Bagi Penggugat / Tergugat atau Pemohon / Termohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan, maka pengiriman berkas dilaksanakam pada 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pernyataan banding;

 

(2)           Jika Penggugat / Tergugat dan Pemohon /  Termohon berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan, maka pengiriman berkas dilaksanakan sesuai masa jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara resmi dan patut  dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;

 

BAB V

PENGAJUAN KASASI dan PENINJAUAN KEMBALI

 

Pasal 14

 

(1)           Apabila para pihak berperkara tidak menerima terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung RI dengan menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama dalam tempo 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan banding diberitahukan kepadanya;

 

(2)           Pemohon Kasasi menyerahkan tanda bukti pembayaran panjar biaya Kasasi dan menerima SKUM yang dibumbuhi cap stempel lunas dari pemegang kas Pengadilan Agama. Pada hari tersebut panitera membuat Akta Kasasi yang ditandatangani oleh pihak yang menyatakan Kasasi.

 

(3)           Jurusita / Jurusita Pengganti menyampaika pemberitahuan peryataan Kasasi tersebut kepada pihak lawanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hai kalender setelah pernyataan Kasasi perkara tersebut;

 

(4)           Pemohon Kasasi wajib menyampaikan Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya dalam tempo 14 (empat belas( hari kalender setelah penyampaian Kasasi, dan pada saat yang sama Panitera membuat tanda terima memori Kasasi, Selanjutnya Jurusita / Jurusita Pengganti Menyampaikan salinan Memori Kasasi tersebut kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam tempo 7 (tujuh) hari kalender setelah penyampaian Memori Kasasi;

 

(5)           Termohon Kasasi dapat menyampaikan jawaban / Kontra Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung RI selambat-lambatnya  dalam tempo 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima salinan Memori Kasasi, dan pada saat yang sama Panitera membuat tanda terima Kontra Memori Kasasi. Selanjutnya Jurusita / Jurusita Pengganti menyampaikan salinan Kontra Memori Kasasi Tersebut Kepada Pihak lawanya selambat-lambatnya dalam tempo 7 (tujuh) hari kalender setelah penyampaian Kontra Memori Kasasi;

 

Pasal 15

 

 

Pengiriman berkas Kasasi (Berkas A dan B) kepada Mahkamah Agung RI :

 

(1)           Bagi Pemohon Kasasi  atau Termohon Kasasi yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan, maka pengiriman berkas dilaksanakam pada 60 (enam puluh) hari kalender setelah pernyataan Kasasi;

 

(2)           Bagi Pemohon Kasasi  atau Termohon Kasasi berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan, maka pengiriman berkas dilaksanakan sesuai masa jadwal pemberitahuan kepada pihak-pihak secara resmi dan patut dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;

 

 

Pasal 16

 

(1)           Apabila pihak berperkara tidak menerima terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Agung Kasasi, dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung RI dengan menghadap kepada panitera Pengadilan Agama dalam tempo 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah putusan kasasi diberitahukan kepadanya;

 

(2)           Pemohon PK menyerahkan tanda bukti pembayaran panjar biaya perkara dan menerima SKUM yang dibubuhi cap stempel lunas dari pemegang kas Pengadilan agama. Pada hari tersebut panitera membuat akta peninjauan kembali yand ditandatangani oleh pihak yang menyatakan Peninjauan Kembali (PK);

 

(3)           Permohonan Peninjauan kembali terhadap putusan kasasi harus didasarkan kepada alasan-alasan sebagai berikut

a.    Apabila Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yabg diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu;

b.    Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

c.        Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;

d.    Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dioertimbangkan sebab-sebabnya;

e.    Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya;

f.       Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

 

(4)           Panitera Pengadilan Agama wajib memberitahukan permohonan PK beserta alasan-alasannya kepada pihak lawannya selambat-lambatnya dalam tempo 14 (empat belas) hari kalender setelah pernyataan PK;

(5)           Termohon PK dapat mengajukan jawaban / Tanggapan atas alasan Peninjauan Kembali selambat-lambatnya dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kalender setalah kepadanya diberitahukan permohonan PK beserta alasan-alasannya;

(6)           Bagi Pemohon PK dan Termohon PK yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan, maka pengiriman berkas Peninjauan Kembali (berkas A dan B) dilaksanakan pada 60 (enam puluh) hari kalender setelah pernyataan PK;

 

Pasal 17

 

Pencabutan Gugatan pada Tingkat Pertama, atau pada tingkat banding , atau pada tingkat Kasasi dan atau pada tingkat Peninjauan Kembali :

 

(1)           Pencabutan gugatan / surat permohonan oleh Penggugat / Pemohon dalam tingkat pertama dapat dilakukan sepihak. Pencabutan surat gugatan / surat permohonan harus diketahui / disetujui oleh tergugat / termohon jika dilakukan setelah ada jawaban dari Tergugat / Termohon;

 

(2)           Jika pencabutan dilakukan oleh kuasa penggugat / Pemohon, maka pencabutan gugatan tersebut harus diketahui oleh prinsipalnya dan penyataan pencabutan gugatan tersebut harus dilakukan dihadapan sidang atau dihadapan Panitera;

 

(3)            Panitera Pengadilan Agama membuat Akta Pencabutan perkara tersebut yang ditanda tangani Penggugat / Pemohon atau kuasanya, selanjutnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara Tersebut, atau kepada atau kepada Ketau Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan atau kepada Ketau Mahkamah Agung RI;

 

BAB VI

PELAYANAN BANTUAN HUKUM

Pasal 18

 

(1)           Pengadilan Agama Menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) beserta ruang dan sarananya;

 

(2)            Pengadilan Agama menyediakan Advokat piket yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut :

a.              Bantuan pengisian surat permohonan / gugatan.;

b.             Bantuan pembuatan dokumen hukum.;

c.                       Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainya terkait perkara perdata wewenang Pengadilan Agama.;

 

(3)           Segala  biaya layanan bantuan hukum tergantung tersedianya anggaran dari DIPA Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhitung mulai tahun 2013 dan seterusnya.;

 

BAB VII

PELAYANAN INFORMASI

Pasal 19

(1)           Pengadilan Agama Pacitan menyediakan akses layanan informasi terhadap putusan secara On Line atau melalui situs Pengadilan Agama Pacitan dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.;

(2)           Permohonan Informasi tentang putusan diajukan melalui Petugas Meja Informasi

 

(3)            Pengadilan Agama memberikan jawaban terhadam permohonan informasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja. Pengadilan dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya.;

 

(4)           Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari kerja melalui Meja Informasi,;

 

(5)           Pengadilan Agama akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai standart wilayah setempat, dan tidak memungut biaya lain;

 

BAB VIII

PELAYANAN PENGADUAN

Pasal 20

Bagi Masyarakat atau pencari keadilan yang merasa tidak puas atau ingin mengajukan keluhan berkenan dengan pelayanan Pengadilan, dapat menyampaikannya melalui Meja Pengaduan dengan ketentuan sebagai berikut :

 

(1)                Materi pengaduan tidak terkait dengan isi putusan atau tentang substansi perkara;

 

(2)                     Tidak berkaitan dengan pelayanan pengadilan yang usia perkaranya melebihi 2 (dua) tahun;

 

(3)                Pengaduan disampaikan melalui meja pengaduan atau situs Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan;

 

(4)                Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi tentang kasus pengaduannya;

 

(5)                Dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, maka pelapor berhak mendapat informasi tentang status pengaduannya. Selanjutnya pelapor berhak mendapat informasi tentang perkembangan status pengaduannya;

 

(6)                Ketua Pengadilan / Badan Pengawas Mahkamah Agung RI akan melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan tersebut dan menyelesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja, selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut akan diberitahukan kepada pelapor. Dalam hal pemeriksaan terhadap pengaduan tersebut belum selesai dalam jangka waktu tersebut, maka Ketua Pengadilan/Badan Pengawas Mahkamah Agung RI akan memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada pelapor melalui surat.

 

Ditetapkan di     : Pacitan

Pada Tanggal      :  02 Januari 2013

Ketua,

               

 

 TTD

 

                                                                            Drs. H.M. MUNAWAN, S.H., M.Hum.