Foto Pimpinan

Drs. NASRULLOH, S.H.
WAKIL KETUA

Survey

Buku Tamu

Cerai Talak

 

Cerai Talak : yaitu permohonan yang diajukan oleh suami yang akan mencerai isterinya.
Prosedurnya sebagai berikut:

  1. Mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan.
  2. Permohonan harus memuat ;
    • identitas para pihak (suami sebagai Pemohon dan isteri sebagai Termohon),
    • posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan),
    • petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).
    • Alasan cerai harus mencakup setidak-tidaknya salah satu dari yang termuat di pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
      • Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
      • Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
      • Isteri berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
      • Isteri meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
      • Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalan kewajibannya sebagai suami/isteri;
      • Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
      • Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
  3. Permohonan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal isteri, kecuali apabila isteri telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, maka permohonan diajukan di pengadilan di tempat kediaman bersama.
  4. Bila isteri berada di luar negeri atau isteri pergi tidak diketahui tempat kediamannya, maka permohonan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal suami.
  5. Permohonan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan atau kuasanya dibuat rangkap 4 (empat), sedang bagi yang buta huruf dapat mengajukan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan yang mencatat itu atau yang menyuruh mencatatnya ( Pasal 120 HIR).
  6. Membayar Panjar Biaya Perkara
  7. Menyertakan Foto Copy KTP yang telah dileges oleh Kantor Pos Kabupaten Pacitan.
  8. Menyertakan Akta Nikah / Duplikat Akta Nikah Asli.
  9. Menyertakan Foto Copy Akta Nikah / Duplikat Akta Nikah yang telah di Leges oleh Kantor Pos Kabupaten Pacitan.
  10. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan.